Apa yang Dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif?

Apa yang Dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif?

Zona Ekonomi Eksklusif atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah batas ketiga di perairan Indonesia setelah batas teritorial dan landas kontinen. Apa itu zona ekonomi eksklusif?

Dengan mengacu pada Pasal II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan wilayah perairan Indonesia.

Hal ini ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perairan Indonesia, yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan perairan di atasnya, dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Sementara itu, mengutip dari laman Sumbersiswa.belajar.kemdikbud.go.id, zona ekonomi eksklusif adalah kawasan yang berbatasan dengan laut lepas. Seperti selatan Jawa, barat Sumatera dan Samudera Hindia, atau utara Maluku dan Samudera Pasifik.

Secara sederhana, batas ZEE adalah batas nasional 200 mil laut yang dibatasi dari titik awal garis pantai (baseline) sampai ke laut lepas atau laut lepas pada saat surut.

Dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif maka seluruh sumber daya alam (SDA) di bawah permukaan laut, di dasar laut atau di bawah laut sepenuhnya menjadi hak eksklusif negara Indonesia.

Negara-negara dengan hak ZEE memiliki hak untuk menggunakan undang-undang mereka, kebebasan navigasi, terbang di atas ZEE atau meletakkan kabel dan pipa.

Di sisi lain, bagi negara lain, ketika ingin menggunakan sumber daya di daerahnya, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara berdaulat untuk zona ekonomi eksklusif.

Sejarah Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut beberapa kutipan, konsep zona ekonomi eksklusif sebenarnya telah diterapkan sejak 1945 untuk memperluas yurisdiksi maritim negara-negara pantai atas perairannya.

Dalam ruang lingkup kedaulatan nasional, zona ekonomi eksklusif berbeda dengan laut teritorial 12 mil laut dari garis pantai yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Aturan zona ekonomi eksklusif mulai dibahas sebagai hukum yang disepakati antar negara setelah Kenya mempresentasikan rencana batas lautnya untuk pemanfaatan sumber daya kepada Komite Komposisi Hukum Asia-Afrika dan Komisi Dasar Laut PBB pada Januari 1971. tahun depan.

Usulan Kenya secara aktif didukung oleh banyak negara Asia dan Afrika. Pada saat yang sama, banyak negara Amerika Latin mulai mengembangkan konsep laut turun-temurun yang serupa.

Kedua hal ini efektif terwujud ketika United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) diluncurkan. Sebuah konsep baru bernama Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah diluncurkan.

Dasar hukum Zona Ekonomi Eksklusif

Pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan proklamasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menurut Wawasan Nusantara, semua sumber daya alam hayati dan nonhayati yang terkandung di zona ekonomi eksklusif Indonesia, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama negara Indonesia.

Baik praktik Negara maupun UNCLOS III menunjukkan bahwa rezim ZEE selebar 200 mil laut telah diakui sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, undang-undang mengatur dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajibannya di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

UU Zona Ekonomi Eksklusif, UU No. 4. Nomor 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1983.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa sumber daya alam yang terdapat di dasar laut, tanah di bawah, dan perairan di atas harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, tepat sasaran, dan bijaksana.

Semua kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilakukan untuk kepentingan Indonesia.

Lingkungan laut dalam kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus dilindungi dan dipelihara.

Hak Indonesia dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam Pasal 4 UU No. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, dengan adanya zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak-hak sebagai berikut:

  1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
  2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan: pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. penelitian ilmiah mengenai kelautan. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
  3. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Selain itu, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, serta kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Sumber daya alam yang dimaksud dalam undang-undang adalah segala jenis tumbuhan dan satwa beserta bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sedangkan sumber daya alam tak hayati adalah unsur alam sumber daya alam tak hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ini adalah interpretasi makna, sejarah dan dasar hukum zona ekonomi eksklusif. Dapat dikatakan bahwa batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan kawasan khusus 200 mil laut (321,8 km) dari garis pantai.

Check Also

Pinjaman Bank BRI Terbaru 2022

Pinjaman Bank BRI Terbaru 2022

Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman mata uang untuk keperluan pribadi atau bisnis perlu mengetahui Formulir …

Leave a Reply

Your email address will not be published.