MUI Tegas Larang Cryptocurrency Bitcoin dan Teman-teman, Ini Alasannya

MUI Tegas Larang Cryptocurrency Bitcoin dan Teman-teman, Ini Alasannya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah melarang penggunaan cryptocurrency. Haram di sini berarti penggunaan mata uang ini sebagai alat tukar dan sebagai sarana investasi (cryptocurrency ilegal) dilarang.

Dikutip dari situs resmi MUI, cryptocurrency tersebut diyakini mengandung gharar, dharar, dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 (UU) Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Gharar sendiri berarti ketidakpastian dalam bertransaksi karena tidak ditaatinya ketentuan syariah dalam bertransaksi, yang dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan dharar adalah transaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian atau penganiayaan dan dengan demikian dapat mengakibatkan perpindahan hak milik.

“Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah adalah ilegal karena mengandung gharar, dharar dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015,” tulis MUI dalam fatwanya.

Faktor lain yang membuat cryptocurrency ilegal adalah unsur qimar alias judi, yaitu suatu bentuk permainan yang membutuhkan perjudian, jika salah satu pemain menang maka dia memanfaatkan pemain yang kalah dan sebaliknya.

Cryptocurrency haram, lanjut MUI, juga karena tidak memenuhi syarat jual beli syariah, terutama dalam bentuk fisik dan nilai yang ditetapkan.

“Cryptocurrency sebagai komoditas/aset digital diperdagangkan secara ilegal karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat syar’i sil’ah, yaitu memiliki bentuk fisik, memiliki nilai, kepastian jumlah, hak milik dan dapat ke pembeli,” jelas MUI.

“Cryptocurrency adalah komoditas/aset yang sesuai dengan silsilah keluarga dengan kepentingan yang mendasari dan jelas yang sah secara hukum untuk transaksi,” tulis MUI lagi.

Fatwa mata uang kripto MUI secara resmi dirilis pada Forum Ijtima Ulama VII yang diadakan di Hotel Sultan di Jakarta, Indonesia pada 11 November 2020.

“Mengenai hukum cryptocurrency, dari musyawarah yang telah diidentifikasi, ada tiga maksim hukum. Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah adalah ilegal,” KH Asrorun Niam Sholeh, ketua departemen Fatwa MUI, seperti dikutip dari Tribunnews.

Uang kripto di Indonesia

Cryptocurrency sudah diatur oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan. Otoritas Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah secara resmi merilis peraturan terbaru tentang implementasi perdagangan pasar fisik aset kripto.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Lembaga Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Mempertimbangkan potensi perdagangan Indonesia yang sangat besar, Bappebti telah membuat aturan perdagangan aset kripto baru. Saat ini, ada 7,5 juta pelanggan perdagangan aset kripto di Indonesia. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari 4 juta tahun lalu.

Bappebti telah menyiapkan 229 aset kripto untuk diperdagangkan di 13 dealer aset kripto terdaftar. Jenis cryptocurrency ini termasuk Bitcoin dan Ethereum, yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia.

Begitu juga pada Juli 2021, nilai transaksi meningkat menjadi Rp 478,5 triliun. Nilai ini tumbuh signifikan dibanding tahun lalu Rp 65 triliun.

Beberapa aset kripto yang banyak diminati di Indonesia antara lain Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Namun, perdagangan crypto di Indonesia masih relatif kecil, hanya menyumbang 1% dari volume perdagangan global.

Check Also

Pinjaman Bank BRI Terbaru 2022

Pinjaman Bank BRI Terbaru 2022

Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman mata uang untuk keperluan pribadi atau bisnis perlu mengetahui Formulir …

Leave a Reply

Your email address will not be published.