Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal

Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal

Kominfo – Pemerintah bekerja sama melalui beberapa kementerian dan lembaga untuk membasmi praktik pinjaman online ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan mengambil tindakan tegas.

“Kami telah mencapai kesepakatan bersama, keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk menghapus semua pinjaman ilegal dengan Kapolri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi dan UKM,” Jumat (2021).Pada 15 Oktober) di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat usai menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, kata Ketua Komite Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wembou Santoso dalam keterangan pers.

Wimboh mengatakan selain memberikan efek jera kepada para penyelenggara pinjaman liar, upaya pemberantasan juga telah dilakukan. “Platform harus ditutup dan ditangani secara legal, dalam bentuk apapun, kooperatif atau tidak, mau membayar, mau peer-to-peer. Pemberantasan yang segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Kapolri, dan Kominfo,” ujarnya.

Menurut Wimboh, upaya bersama itu agar masyarakat tidak terjebak dengan penawaran pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Dia mengungkapkan, OJK telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran oleh penyedia pinjaman online ilegal.

“Kita tahu bahwa di ruang ini banyak sekali produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Jika tidak terdaftar, kita akan melihat banyak over-reporting dari masyarakat bahwa tingkat suku bunga yang rendah. tinggi, pungutan itu melanggar aturan, aturan dilanggar, tidak etis,” katanya.

Panduan Pinjaman Terdaftar dan Berlisensi Saat ini terdapat 107 pinjaman OJK yang terdaftar dan berizin. Wimboh menegaskan semua penyelenggara harus bergabung dengan Asosiasi FinTech. “Asosiasi sedang melihat bagaimana melatih para pemain ini untuk memberikan pinjaman murah, cepat lebih efisien dan tanpa menyebabkan pungutan berlebihan yang melanggar aturan dan etika. Didorong oleh asosiasi, semua pemain ini telah mencapai kesepakatan,” jelasnya.

Pemberian pinjaman juga dapat memberikan manfaat dengan memberikan pinjaman secara cepat dan luas kepada masyarakat, tambah Wimboh. Ia menambahkan, perkembangannya sangat baik. “Bagi yang sudah mendaftar akan terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, tarif lebih murah, dan koleksi harus terus ditingkatkan agar tidak membuat ekses di daerah,” ujarnya.

Di akhir keterangan pers, Ketua Komite OJK menegaskan bahwa pekerjaan terkait tata kelola pinjaman online akan dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga terkait. “Oleh karena itu, pemberantasan dan peningkatan efektivitas akan kita lakukan dalam skala yang lebih besar dan pelayanan pinjaman online yang lebih baik yang sudah terdaftar di OJK,” ujarnya.

Check Also

Pakai Mi Credit, Pengguna Ponsel Xiaomi Bisa Dapat Pinjaman Uang hingga Rp 2 Juta

Pakai Mi Credit, Pengguna Ponsel Xiaomi Bisa Dapat Pinjaman Uang hingga Rp 2 Juta

Sebagai ponsel terlaris di pasaran, Xiaomi harus meningkatkan kualitas dan menambahkan fitur untuk memudahkan pengguna …

Leave a Reply

Your email address will not be published.